Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein: Indikasi Kebangkitan PKI Makin Jelas
Ahad 13 Zulhijjah 1436 / 27 September 2015 12:04
MAYJEN
TNI (Purn) Kivlan Zen mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil
tindakan ceroboh dengan meminta maaf kepada mereka yang terlibat PKI.
Mantan Kaskostrad ini menilai permintaan maaf adalah kesalahan. Tindakan itu akan membuat PKI semakin merasa kuat.
“Dampaknya
mereka akan merasa tidak bersalah karena ada rehabilitasi dan
kompensasi, mereka akan minta dihidupkan lagi PKI, karena tidak
bersalah,” ujarnya saat ditemui Islampos di Menteng Atas, Jakarta, Sabtu (26/9/2015)
Kivlan
mengimbau agar masyarakat waspada terhadap munculnya simbol-simbol PKI.
Gerakan dan tokoh-tokoh Islam harus bersatu. Sebab, lanjutnya, target
utama mereka adalah ulama, kyai, pesantren, ormas Islam termasuk NU dan
Muhammadiyah.
Kivlan menyebut
tanda-tanda kebangkitannya semakin jelas dengan muncul simbol PKI di
Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Salatiga dan di Jakarta beberapa waktu
lalu.
“Termasuk pernyataan Ribka
Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP yang menulis buku ‘Aku
Bangga Jadi Anak PKI’ sendiri dan upaya Menkumham untuk minta maaf.”
“Pejabat
negara juga ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang jelas Ribka Tjiptaning,
Rieke Dyah Pitaloka terang-terangan mereka mendukung PKI. Disinyalir
juga banyak di PDIP, Nasdem,dan beberapa di semua partai,” ucapnya.
(suandriansyah/Islampos)
***
Opini,
suaradewata.com PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia,
semula merupakan organisasi sosial politik/orsospol, bentukan para
aktivis Partai Komunis Belanda yaitu : SDP dan SDAP, serta berada di
bawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda.
Pemberontakan
PKI di tahun 1917 dan tahun 1926-1927 bukan untuk kemerdekaan RI, tapi
semata-mata hanya untuk membentuk Pemerintah Komunis Hindia Belanda.
Sejak
PKI didirikan tidak ada sedikit pun Kontribusi PKI dalam perjuangan
Kemerdekaan RI. Sejak awal berdiri PKI selalu mengeksploitasi kaum buruh
dan tani serta mengorbankan mereka dalam sepak terjangnya untuk
mencapai tujuan-tujuan politik komunismenya. Kiblat Perjuangan PKI
adalah Uni Sovyet sekarang Rusia, sehingga PKI tidak memiliki ruh
kebangsaan Indonesia.
Sejarah gerakan
PKI pasca Indonesia merdeka terkenal kejam, memanfaatkan kaum tani dan
buruh menyerang dan membunuh kepada kelompok yang tidak sepaham, tidak
terkecuali dengan tokoh agama/ulama, ormas, pejabat daerah, sampai
kepada perwira tinggi TNI. Gerakan PKI resmi dibubarkan, pada tanggal 5
Juli 1966 atau dengan Terbitnya TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 yang
ditandatangani Ketua MPRS – RI Jenderal TNI AH Nasution tentang
Pembubaran PKI dan Pelarangan penyebaran paham Komunisme, Marxisme dan
Leninisme.
Pasca reformasi, atau
tepatnya pada pemerintahan Presiden Jokowi, ada desakan dan tekanan kuat
dari kalangan Liberal atas nama HAM (Hak Asasi Manusia) agar Presiden
RI Joko Widodo sebelum HUT Kemerdekaan RI ke70 pada 17 Agustus 2015,
meminta maaf secara resmi atas nama Negara RI kepada Keluarga Besar PKI.
Namun tidak jadi dilaksanakan karena banyaknya penolakan dari elemen
masyarakat.
Wacana permohonan maaf
Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI pertama kali muncul di zaman
Presiden Abdurrahman Wahid, namun tidak terjadi karena saat itu
gelombang penolakan dari Kelompok Islam sangat besar, khususnya FPI yang
sempat menurunkan 10.000 Laskar mengepung Istana Presiden dalam Aksi
Anti PKI di Jakarta.
Wacana tersebut
kembali muncul di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sempat
ada pengajuan dan pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi) di DPR RI yang beraroma ”Pemutihan PKI”, namun lagilagi
gagal karena mendapat penolakan keras dari Ormas dan Orsospol Islam di
DPR RI. Kini, infonya RUU KKR yang sudah ditolak tersebut, diajukan
kembali ke DPR RI dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk dalam daftar
Prolegnas DPR RI tahun 2015.
Betulkah
PKI tidak bersalah, sehingga Negara harus minta maaf, Betulkah PKI
hanya menjadi korban fitnah, lalu, siapa yang memfitnah PKI, dan siapa
pula yang bersalah kalau bukan PKI, bagaimana pula sikap TNI dan NU
(Nahdhotul Ulama) yang pada tahun 1965 terlibat langsung dalam
penumpasan PKI, dan banyak lagi pertanyaanpertanyaan apabila pemerintah
mau meminta maaf kepada PKI.
Kutipan
dari, Media Informasi Front Pembela Islam (FPI), Imam Besar FPI Alhabib
Rizieq Syihab berpesan agar umat islam berhatihati dan waspada dengan
segala indikasi dan pergerakan PKI, jangan biarkan mereka bangkit
kembali. Panjimas.com, postingan 6 juli 2015, memberitakan Mayor
Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen SIP MSi mengatakan, rencana pemerintah
JokowiJK, yang akan meminta maaf kepada eks PKI merupakan lampu hijau
akan kebangkitan PKI. Jika hal ini benar terjadi, maka negara ini akan
menjadi bulanbulanan orang lain, dan kita akan dipecah belah seperti di
Yugoslavia dan Uni Soviet, orangorang yang dituduh terlibat ditangkap.
Dengan
demikian, nantinya orangorang PKI itu akan melakukan balas dendam
secara terbuka, kepada tentara dan tokohtokoh yang dulu terlibat
menghabisi pemberontakan PKI, karena dianggap pembunuhan massal. Jika
tuntutannya adalah permintaan maaf, rehabilitasi nama mereka, dan
kompensasi 2,4 miliar perorang, maka Negara akan membayar besar kepada
mereka.
Tuntutan ini bisa jadi bukti
bahwa PKI akan bangkit lagi, karena tahun 2010 sudah terbentuk pengurus
PKI yang baru di Grabag, dan strukturnya sudah terbentuk hingga desa. Di
lingkaran atas (elit) juga sudah mulai terlihat siapasiapa yang pro
PKI, dari caracara berfikirnya, karena pada saat kejadian mereka baru
berumur balita, termasuk konsepkonsep dari yayasan korban 65 yang
didalam pengurusnya ada Gerwani. Kini saatnya Indonesia harus mewaspadai
bangkitnya bahaya komunis. Gejala Komunis Gaya Baru (KGB) telah ada
sejak era reformasi, bahkan tokoh2nya kini telah berhasil menduduki
kursi empuk di pemerintahan dan parlemen dengan memanfaatkan setiap
situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.
Ketahuilah
para penganut komunis sengaja menebar pengaruh di tengah masyarakat
bahwa seolah paham komunis tidak lagi berbahaya atau sudah tidak ada,
itu yang mereka kembangkan di tengah masyarakat, satu persatu mereka
masuk di dalam pemerintahan, sudah saatnya agar masyarakat dan para
tokoh serta aparat berwenang segera sadar dan mewaspadai kebangkitan
komunis ini karena mereka sudah ada dimanamana.
Ketua
umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menengarai beberapa peristiwa
akhirakhir ini ada kaitannya dengan pergerakan PKI. Rekomendasi dari
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) agar pemerintah membentuk
peradilan HAM guna mengungkap kasus pembantaian atas ratusan ribu
anggota dan simpatisan PKI pada 1965 salah satu indikasinya. Sudah jelas
di dalam
Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak boleh ada ideologi lain sebagai pandangan hidup dasar
negara selain Pancasila. Warga Negara Indonesia yang pernah merasakan
pendidikan dasar mau pun menengah dalam kurun waktu pemerintahan Orde
Baru antara 1965 hingga 1998, telah sangat akrab dengan kurikulum
tentang Sejarah Pengkhianatan PKI, sehingga sikap Anti PKI menjadi
terlembagakan dalam kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia. Apalagi
Stasiun TVRI sebagai media nasional selama hampir dua dekade yaitu di
tahun 1980an hingga 1990an, tiap tahunnya selalu memutar ulang film
Pemberontakan G30S / PKI, sehingga disaksikan secara meluas dan rutin
tahunan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Namun
setelah Reformasi 1998, sedikit demi sedikit, informasi tentang Sejarah
Pengkhianatan PKI mulai hilang dari kurikulum pelajaran sekolah,
sehingga generasi muda yang baru merasakan pendidikan di era ini banyak
yang tidak tahu menahu tentang Sejarah Pengkhianatan PKI. Bahkan mulai
muncul bukubuku yang memposisikan PKI sebagai pahlawan yang sangat
berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu, salah dan ingin
memutar balikan sejarah, generasi muda harus mengetahuinya.
Wawasan
kebangsaan merupakan pokokpokok pikiran tentang citacita dan tujuan
nasional suatu bangsa, yang lahir dari kesadaran segenap masyarakat
untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan, kesejahteraan, dan kedamaian
bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan Indonesia perlu digalakkan atau
ditingkatkan kembali dengan tujuan menghidupkan kembali semangat
kebangsaan, mendorong terwujudnya hidup yang harmonis, menjaga keutuhan
bangsa serta mendorong pencapaian citacita nasional .
Sedangkan
ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses
pencapaian tujuan nasional yaitu menjaga keutuhan dalam bingkai NKRI
dapat berjalan dengan sukses. Jadi kita harus mewaspadai kebangkitan
komunis, karena tidak sesuai dengan citacita perjuangan bangsa kita
yang berideologi Pancasila dan akan dapat mengganggu kedamaian bangsa
Indonesia.
Wawasan kebangsaan dan
Ketahanan Nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung
sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
agar tetap jaya dan berkembang seterusnya tanpa dimasuki ideologi selain
Pancasila.
